Sejarah Bandara Internasional Soekarno-Hatta

Antara 1928–1974, Bandar Udara Kemayoran yang ditujukan untuk penerbangan domestik dianggap terlalu dekat dengan basis militer Indonesia, Bandar Udara Halim Perdanakusuma. Penerbangan sipil di area tersebut menjadi sempit, sementara lalu lintas udara meningkat cepat, yang mana mengancam lalu lintas internasional.

Pada awal 1970-an, dengan bantuan USAID, delapan lokasi berpotensi dianalisa untuk bandar udara internasional baru, yaitu Kemayoran, Malaka, Babakan, Jonggol, Halim, Curug, Tangerang Selatan dan Tangerang Utara. Akhirnya, Tangerang Utara dipilih dan ditandai juga Jonggol dapat digunakan sebagai bandara alternatif. Sementara itu, pemerintah memulai upgrade terhadap Bandar Udara Halim Perdanakusumah untuk melayani penerbangan domestik.

Antara 1974-1975, sebuah konsorsium konsultan Kanada mencakup Aviation Planning Services Ltd., ACRESS International Ltd., dan Searle Wilbee Rowland (SWR), memenangkan tender untuk proyek bandara baru. Pembelajaran dimulai pada 20 Februari 1974 dengan total biaya 1 juta Dollar Kanada. Proyek satu tahun tersebut disetujui oleh mitra dari Indonesia yang diwakili oleh PT Konavi. Pada akhir Maret 1975, pembelajaran ini menyetujui rencana pembangunan 3 landasan pacu, jalan aspal, 3 bangunan terminal internasional, 3 terminal domestik dan 1 terminal Haji. Terminal domestik bertingkat tiga dibangun antara 1975-1981 dengan biaya US$465 juta dan sebuah terminal domestik termasuk apron dari 1982-1985 dengan biaya US$126 juta. Sebuah proyek terminal baru, diberi nama Jakarta International Airport Cengkareng (kode: JIA-C), dimulai.

1975 – 1977: Untuk membuka lahan dan mengatur perbatasan provinsi dibutuhkan waktu. Schiphol Amsterdam ditanyai pendapatnya yang mana menurut mereka agak mahal dan overdesign. Biayanya meningkat karena penggunaan sistem desentralisasi. Sistem sentralisasi menjadi yang terbaik.

Tim tersebut masih menggunakan sistem desentralisasi. Sistem awal Bandar Udara Orly West, Lyon Satolas, Hanover-Langenhagen dan Kansas City digunakan karena sederhana dan efektif.

12 November 1976: Undangan Tender kepada konsultan Perancis dengan pemenangnya Aeroport de Paris.

18 Mei 1977: Kontrak akgir ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dengan Aeroport de Paris dengan biaya 22,323,203 franc dan Rp 177.156.000 yang ekuivalen dengan 2,100,000 Franc. Waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut adalah 18 bulan, dan pemerintah menunjuk PT Konavi sebagai mitra lokal.

Hasilnya adalah:

• 2 landasan pacu termasuk taxiway
• Jalan aspal: 1 di timur, yang lainnya di barat untuk layanan bandara. Jalan barat ditutup untuk publik.
• 3 terminal yang dapat menangani 3 juta penumpang per tahun
• 1 terminal untuk penerbangan internasional dan 2 untuk domestik
• Kebun di dalam bandara dipilih sebagai gambaran.

20 Mei 1980: Pekerjaan dimulai dengan biaya untuk 4 tahun. Sainraptet Brice, SAE, Colas bersama PT Waskita Karya sebagai pembangun.

1 Desember 1980: Pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian senilai Rp 384.8 miliar dengan pembangun. Biaya struktur tersebut mencapai Rp 140.450.513.000 dari APBN, 1,223,457 Franc disumbang oleh Perancis dan US$15,898,251 dari pemerintah.

1 Desember 1984: Bandar udara ini secara fisik selesai.

1 Mei 1985: Terminal kedua dimulai pembangunannya pada 11 Mei 1992. Pada 23 Desember 1986, Kepres No. 64 Tahun 1986 mengenai kontrol udara dan daratan di sekitar Bandar Udara Soekarno-Hatta dikeluarkan.